Women Empowerment Summit

SUPPORTED BY

News And Update

Article

Tim PKM-RSH Unhas Lakukan Penelitian Terkait Nilai – Nilai Women Empowerment di Suku Kajang

MataKita.co, Makassar – Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) merupakan kegiatan yang menjadi wadah kreativitas dan inovasi mahasiswa di bidang riset sesuai dengan kaidah ilmiah. Pada PKM-RSH ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkritisi fenomena sosial humaniora yang ada di masyarakat dengan pendekatan keilmuan, menggunakan metode yang tepat dalam mencari informasi, menganalisis informasi menggunakan teori, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dari fenomena tersebut.

Salah satu tim PKM RSH UNHAS yang menerima pendanaan program ini dari Ditjen Diktiristek-Kemendikbudristek yang terdiri dari Hilda Amalia Kaharuddin, Sartika, Chiara Nurul Annisa I.S.Basri, dan Abd Salam Saputra, serta didampingi oleh Ibu Nurjannah Abdullah S.IP., MA melakukan penelitian di Desa Tana Toa, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba.

Hilda Amalia Kaharuddin menjelaskan bahwa Penelitian ini dilakukan untuk menilik nilai-nilai women empowerment (pemberdayaan perempuan) di Suku Kajang sebagai modal meraih keseimbangan gender roles. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan dimulai pada akhir April hingga Juli 2024.

“Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh 5 nilai women empowerment di Suku Kajang yaitu Spritual (Tappa), Kebebasan dan Keseimbangan (Kalappasang na rippapada padai), Kolaborasi (Padaanjama), Perlindungan (Pallinrungan), dan Pemberdayaan (Pangguluang). Kelima nilai inilah yang masih diimplementasikan di masyarakat Suku Kajang hingga saat ini sehingga menciptakan adanya gender equity yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan” jelasnya.

Nurjannnah selaku dosen pendamping tim ini mengungkapkan bahwa nilai-nilai lokal terutama yang mendukung women empowerment memiliki peluang untuk dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mengedepankan kebutuhan perempuan.

Published on: 2024-07-22 10:19:00

Siaran Pers: UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism Jadi Momen Perkuat Kesetaraan Gender di Sektor Parekraf SIARAN PERS

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism Jadi Momen Perkuat Kesetaraan Gender di Sektor Parekraf

Jakarta, 22 April 2024 - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan pelaksanaan 2nd UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism in Asia and the Pacific di Bali pada 2-4 Mei 2024 menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno", di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024), Menparekraf Sandiaga mengatakan kesetaraan gender merupakan isu penting yang perlu dikedepankan di berbagai sektor, termasuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terlebih 54,22 persen pekerja parekraf di Indonesia adalah perempuan dan masih menghadapi disparitas yang mencolok, terutama dari segi gaji dan kompensasi.

"Kita harus memberi perempuan kesempatan yang sama. Tidak hanya sebagai partisipan tapi juga sebagai pemimpin," kata Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga mengungkapkan, pertemuan ini nantinya akan menghadirkan pejabat dan tokoh-tokoh perempuan yang berperan besar dalam memajukan industri pariwisata di Indonesia dan di dunia sebagai pembicara. Selain itu, pertemuan ini juga diikuti 200 delegasi dari berbagai negara.

Dalam kesempatan serupa, Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani, menambahkan pertemuan ini dilaksanakan sebagai upaya memenuhi salah satu pilar dari Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu gender equality atau pengarusutamaan kesetaraan gender."Dengan penyelenggaraan konferensi di Indonesia ini juga menunjukkan bahwa Indonesia selaku anggota UN Tourism mengambil peran aktifnya di wilayah Asia Pasifik. Karena ini konferensinya adalah regional di wilayah Asia Pasifik dengan anggota 22 negara dan ada juga beberapa pembicara internasional yang diundang dari luar wilayah Asia Pasifik," kata Giri.

Kepala Pusbang SDM Parekraf Kemenparekraf/Baparekraf Andar Danova L. Goeltom menuturkan, keterlibatan perempuan di sektor parekraf memegang peranan penting terutama dalam hal inovasi dan kreativitas. Sehingga, perekonomian juga dapat diuntungkan melalui penggunaan lebih baik dari talenta yang tersedia yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan probabilitas di sektor pariwisata."Jadi selain itu peserta lebih inklusif dan beragam dapat menarik wisatawan yang lebih luas dan tentunya memperkuat reputasi destinasi pariwisata sebagai ramah dan terbuka untuk semua," ujar Andar.

Turut hadir secara daring Direktur Poltekpar Bali, Ida Bagus Putu Puja dan Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun.

Published on: 2024-07-22 10:58:17

Kemendag Berpartisipasi pada Diskusi “Woman Empowerment Trough Trade” di New York, AS

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Fajarini Puntodewi menjadi panelis pada side event "Woman Empowerment Troughs Trade: Breaking Barriers and Transforming Subsistence into Value Chain Participation" yang diselenggarakan di sela-sela Conference Comission of the Status of Woman ke-68 di Kantor PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (13 Mar).

Acara tersebut mendiskusikan transformasi yang dapat dilakukan untuk membantu perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi melalui perdagangan. Saat ini, masih banyak ditemukan hambatan yang dialami perempuan dalam menjalankan usahanya, seperti keterbatasan akses pembiayaan, akses pasar, dan akses informasi.

Fajarini menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk membantu meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar dalam negeri dan luar negeri. Hal tersebut dapat mendorong pemberdayaan perempuan mengingat 64% dari UMKM Indonesia dimiliki oleh perempuan. Program-program tersebut terintegrasi dari kegiatan pengembangan produk dan peningkatan kapasitas; fasilitasi akses pasar dalam negeri, luar negeri, dan akses permodalan; penyelenggaraan pusat informasi dan digitalisasi perdagangan; hingga revitalisasi sarana perdagangan yang berhasil membantu banyak UMKM mengembangkan usahanya, termasuk menjadi eksportir unggul.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh UNCTAD tersebut menghadirkan Caitlin Kraft-Buchman (CEO Women at the Table) sebagai moderator dan panelis lain, yaitu Ann Linde (Special Advisor on Foreign Affairs, Foundation for European Progressive Studies, Swedia), Clara Mi Young Park (Senior Gender Officer, Rural Transformation and Gender Equality Division, FAO), Mariangela Linoci (Economic Affairs Officer, Trade, Gender and Development Programme, UNCTAD), dan Jenifer Shapiro (Global Lead-Strategic Initiatives and Business Development, MicroSave Consulting).

Published on: 2024-07-22 11:06:11

Empowering Women’s Potential, Minister of Women’s Empowerment and Child Protection Speaks at Minister Talk UI

We are firmly convinced that the civilization of the Javanese will not be able to advance rapidly, as long as women are kept away from the efforts to advance the nation. This is a fragment of R.A. Kartini’s letter in the book Habis Gelap, Terbitlah Terang. In the quote, Kartini views women as having intellectual power, inner sensitivity, and resilience so that they deserve the same opportunities as men in developing themselves. Thanks to R.A. Kartini’s long struggle, equal human rights, including women and men, are recognized in the 1945 Constitution.

“Reading Kartini cannot be separated from the social and cultural construction that set the scene for her struggle. Because in that era, Kartini fought for literature, education, equal rights, and autonomy for women. During her lifetime, Kartini continued to strive for education for women. Kartini believed that the civilization of society would be more advanced if it was shouldered by men and women. Women are not limited to the role of wells, kitchens and mattresses,” said Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris as Vice Chancellor for Academic and Student Affairs, Universitas Indonesia (UI).

This statement was made by Prof. Haris in his remarks at the Minister Talk entitled “Cipta, Rasa, Karsa Indonesian Women Towards the Future”, on Friday (22/04). The webinar, which was held to commemorate Kartini Day, was attended by the Minister of Women’s Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia (Menppa RI), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si., and several leaders of faculties and departments within UI.According to the Minister, although various positive changes have been felt by women, deep-rooted patriarchal values still make women experience inequality in accessing, participating in, and receiving the benefits of development in various fields. Women still experience marginalization, subordination, and discrimination. The inequality experienced by women is increasingly evident in Indonesia’s Human Development Index (HDI). This index measures the quality of human life through three important aspects, namely health, education and economy. Women have lower HDI values than men.

Another issue facing women is the inequality of women’s labor force participation. Multiple roles, unequal division of domestic labor, and difficulties in taking part outside the home make it difficult for women to occupy managerial positions. Based on World Bank data, Indonesia had the third highest maternal mortality rate in 2017. One of the drivers of the high maternal mortality rate in Indonesia is the rampant practice of child marriage. According to BPS 2018 data, around 1 in 9 women aged 20-24 years are married at child age, while men of the same age are only 1 in 100 children.

“We should not be pessimistic about this issue. Women are an extraordinary human resource force for the nation. We need to echo this narrative together. Women are half of our population, half of the nation’s resources. This means that the quality of women determines the quality of the nation. We need to join hands starting from the village level, academics and professionals, as well as the business world and the community to maximize the potential of women to actively participate for the country,” said Bintang in his presentation.
We are firmly convinced that the civilization of the Javanese will not be able to advance rapidly, as long as women are kept away from the efforts to advance the nation. This is a fragment of R.A. Kartini’s letter in the book Habis Gelap, Terbitlah Terang. In the quote, Kartini views women as having intellectual power, inner sensitivity, and resilience so that they deserve the same opportunities as men in developing themselves. Thanks to R.A. Kartini’s long struggle, equal human rights, including women and men, are recognized in the 1945 Constitution.

“Reading Kartini cannot be separated from the social and cultural construction that set the scene for her struggle. Because in that era, Kartini fought for literature, education, equal rights, and autonomy for women. During her lifetime, Kartini continued to strive for education for women. Kartini believed that the civilization of society would be more advanced if it was shouldered by men and women. Women are not limited to the role of wells, kitchens and mattresses,” said Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris as Vice Chancellor for Academic and Student Affairs, Universitas Indonesia (UI).

This statement was made by Prof. Haris in his remarks at the Minister Talk entitled “Cipta, Rasa, Karsa Indonesian Women Towards the Future”, on Friday (22/04). The webinar, which was held to commemorate Kartini Day, was attended by the Minister of Women’s Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia (Menppa RI), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si., and several leaders of faculties and departments within UI.

According to the Minister, although various positive changes have been felt by women, deep-rooted patriarchal values still make women experience inequality in accessing, participating in, and receiving the benefits of development in various fields. Women still experience marginalization, subordination, and discrimination. The inequality experienced by women is increasingly evident in Indonesia’s Human Development Index (HDI). This index measures the quality of human life through three important aspects, namely health, education and economy. Women have lower HDI values than men.

Another issue facing women is the inequality of women’s labor force participation. Multiple roles, unequal division of domestic labor, and difficulties in taking part outside the home make it difficult for women to occupy managerial positions. Based on World Bank data, Indonesia had the third highest maternal mortality rate in 2017. One of the drivers of the high maternal mortality rate in Indonesia is the rampant practice of child marriage. According to BPS 2018 data, around 1 in 9 women aged 20-24 years are married at child age, while men of the same age are only 1 in 100 children.

“We should not be pessimistic about this issue. Women are an extraordinary human resource force for the nation. We need to echo this narrative together. Women are half of our population, half of the nation’s resources. This means that the quality of women determines the quality of the nation. We need to join hands starting from the village level, academics and professionals, as well as the business world and the community to maximize the potential of women to actively participate for the country,” said Bintang in his presentation.

Later, UI and Kemenppa RI will work together to solve the problems of women and children in the community. UI’s concern for gender inequality is manifested through research institutions that focus on gender studies and the establishment of the Gender Studies Program at the UI Postgraduate Program. In addition, the Faculty of Medicine Universitas Indonesia (FM UI) also has a Female Cancer Program that focuses on treating cervical cancer and breast cancer, which are mostly suffered by women.

“FM UI is struggling so that cervical cancer screening can be carried out massively for all Indonesian people. Therefore, we need full support for this program. Although it is related to the Ministry of Health, the role of Kemenppa is also very large considering that this health problem mostly affects women,” said Prof. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MBA as Dean of FM UI .

In addition, therectorCommunity Service and Empowerment UI (DPPM UI), Laode Abdurrahman, also said that DPPM UI has 400 community service activities spread throughout Indonesia. One of them is the Gender Justice Village in Likupang District. This program is in line with Kemenppa RI’s efforts to empower women through cooperation with the Ministry of Home Affairs to build women-friendly and child-caring villages in 159 villages and 70 sub-districts. In the future, Universitas Indonesia and Minister of Women’s Empowerment and Child Protection Republic of Indonesia are expected to work together to find solutions to address gender issues in Indonesia.

Published on: 2024-07-22 11:43:58

Indonesian Embassy in Phnom Penh and the Cambodian Parliament Discuss Women Empowerment and Enhanced Economic Cooperation

Phnom Penh, Cambodia - The Indonesian Embassy in Phnom Penh and the President of the Cambodian Parliament, Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, held a meeting to discuss the role of women in the economy and efforts to enhance economic cooperation between Indonesia and Cambodia (30/1). Samdech Sudary is the first woman to hold the highest position in the Khmer Parliament.

"Women play a crucial role in driving a country's economy," said Ambassador Santo in front of Samdech Sudary, who shares a similar vision for Cambodian women. She envisions seeing more women in decision-making positions. Samdech Sudary expressed appreciation for the role of Indonesian women officials.

In commemoration of the 65th year of diplomatic relations between Indonesia and Cambodia, the Indonesian Embassy in Phnom Penh and Samdech Sudary hope that this meeting can be the initial step towards more concrete bilateral cooperation. The Indonesian Embassy in Phnom Penh emphasises women's empowerment efforts and increased economic cooperation as the primary focus.

During the meeting, Ambassador Santo explained that one concrete step is to enhance economic cooperation. Currently, Indonesia is Cambodia's 6th largest trading partner, with trade value exceeding USD 1 billion.

Additionally, Indonesia supports the improvement of education for Cambodian citizens in Indonesia, with the hope that graduates can become agents strengthening the cooperation between the two countries. This meeting creates a positive momentum as part of the efforts to commemorate the 65th year of diplomatic relations between Indonesia and Cambodia.

Source: Indonesian Embassy in Phnom Penh

Published on: 2024-07-22 11:46:11

Seeds of Change: Empowering Gender Equality in Agriculture through FOLUR Project Indonesia

In today’s progressive workplace, integrating safeguards and gender considerations into all aspects of project management is not just a regulatory necessity but a strategic imperative woven into every fibre of project management aspects, from planning and design to implementation, monitoring, and evaluation. The FOLUR Project Indonesia recognises that nurturing a gender-responsive culture is not an overnight process. Strengthening the gender-related capacities of the project team and government partners is crucial for laying a solid foundation and achieving sustainable impact.

JULY 16, 2024

Globally, women farmers often face more challenges due to the existing gender gaps and challenges in the agriculture sector. When it comes to productivity, women farmers have lower yields and productivity due to limited access to inputs, labour, and extension advice. They also face less secure land tenure, limited access to financial services and credit, and are concentrated at the lower ends of the value chain. In 2023, a report by FAO stated that gender inequalities in food and agriculture are costing the world US$1 billion. Women who make up a significant portion of agricultural labour often face barriers that limit their productivity and contribution to agricultural output, thereby reducing overall agricultural productivity and economic growth.

Empowering women and girls is critical for agricultural development and food security, as it can lead to increased agricultural yields and national agricultural output. By integrating gender perspectives into agricultural policies and programs, the efficiency and sustainability of agricultural practices can be improved, ultimately contributing to food security and economic growth. It is predicted that minimising the gender gaps would reduce global food insecurity by about two percentage points, reducing the number of food-insecure people by 45 million. Therefore, there is a need to address the challenge to trigger positive ripple effects throughout communities and economies in this sector.

Building Capacity for Lasting Impact: The Training that Sowed the Seeds of Change

The commitment to inclusivity must be realized through a profound understanding and rigorous implementation of gender equality and social inclusion safeguards. To this end, the FOLUR Project Indonesia organized a two-day intensive training session on these principles, inviting key government counterparts. Officials from four ministries, alongside the project team and five field coordinators from project sites across Indonesia, engaged in 14 hours of dynamic group exercises and passionate discussions on safeguards and gender issues on May 29-30, 2024.

The 57 participants, with a balanced number of male and female representatives, demonstrated strong commitments, and positive feedback, and created a draft safeguards and gender-responsive action plan. This approach ensures that the team is fully equipped with sufficient knowledge, skills, and understanding of safeguards and gender aspects critical for project implementation, especially at the grassroots level.

The evaluation results revealed a notable enhancement in participants' proficiency in safeguards and gender-related aspects, underscoring that this initiative transcends mere training—it has generated a substantial impact acknowledged as a momentum for gender equality by the participants. Further evaluations and observations highlighted the participants' enhanced capabilities and affirmed the training's relevance and practical utility.

"Through the Safeguards and Gender training, we gain insights into the risks, their levels, and the necessary mitigation steps. Additionally, on the gender aspect, we learn how to achieve gender equality. Gender is not just about being male or female, but about equalizing the roles and responsibilities of men and women," said Gea Andi Satria from the Coordinating Ministry for Economic Affairs.Nurhanah, FOLUR Indonesia’s field coordinator for Luwu region in South Sulawesi expressed her testimony on how the safeguards and gender training will further strengthen her capacity to drive change in her community.

"In the past, women were often excluded from decision-making processes. For instance, in village meetings, women's participation was minimal. As field coordinators, we aim to inspire women to share their opinions so that they can be heard by decision-makers in the future," she said.

Similarly, Patricia Kristjanson, Gender Advisor from the FOLUR Global Platform representing the World Bank and a featured speaker at the training, commended the FOLUR Project Indonesia for hosting the event. She noted, “It’s great to see officials from at least four government ministries and all of the site coordinators. I hope a year or so from now we could say that new gender-targeted activities are being implemented based on the knowledge and recommendations shared.”

The safeguards and gender training, the first of its kind at the project level in UNDP Indonesia, will lead to lasting positive impacts for all individuals within the project team and the government partners. As these practices become more widespread, collective progress toward gender equality and safe environments will accelerate, fostering a society where everyone has the opportunity to succeed. It is about nurturing the very seeds of change – the ones that will sprout into a more equal and inclusive society without leaving no one behind.

Written by: Wiene Andriyana and Thomas Benmetan

About the FOLUR Project
Funded by the Global Environment Facility, the FOLUR Project aims to transform the global food system by promoting sustainable, integrated landscapes and efficient commodity value chains. This approach seeks to improve social benefits and profits at every production stage, from the field to the consumer, while maintaining a positive or neutral environmental impact. For Indonesia, the world’s top producer of palm oil and a leading producer of cocoa, coffee, and rice, the project aims to ensure sustainable value chains for all four commodities.

FOLUR Project Indonesia is part of the Global FOLUR Programme and is jointly run by UNDP and FAO, with key government counterparts from the Coordinating Ministry of Economic Affairs (CMEA), the Ministry of Agriculture (MoA), the Ministry of Environment and Forestry (MoEF), and the Ministry of National Development Planning (Bappenas). Working alongside communities in five jurisdictional areas—Central Aceh (Aceh), Mandailing Natal (North Sumatra), Sanggau (West Kalimantan), Luwu (South Sulawesi), and Sorong (Southwest Papua)—each project team member serves as a leading example in promoting gender equality and inclusivity.

Published on: 2024-07-22 11:49:18

Women’s & Girls’ Empowerment

What does Empowerment mean in the context of development projects?

Empowerment is a process of change by which those who have been denied the ability to make strategic life choices acquire this ability. Women’s empowerment is enshrined in Sustainable Development Goal 5 and is a critical component of the World Bank Gender Strategy 2024 – 2030.

Empowerment happens by removing constraints that impede women’s and girls’ ability to determine and realize their goals. These constraints can be classified into three pillars:

Agency – the capacity for goal-setting and follow-through, indicative of their level of self-efficacy and self-esteem.
Resources – the inputs (such as capital, assets, tools, and information) that individuals have at their disposal to enable decision-making and actions to achieve their goals.
Context – an enabling environment for equitable decision-making, including institutions and social arrangements.

Addressing constraints across these pillars can empower women to realize specific achievements, leading to gender equality.
Using an Empowerment Approach to Design Development Projects

The Operational Approach to Women's and Girls’ Empowerment (WGE) offers a three step process to design a project that empowers women or girls to reach a particular objective:

First - define a specific achievement the project hopes to empower women and/or girls to realize, such as reducing a specific gender gap or improving a specific outcome;

Second - identify the constraints within each pillar that prevent women and/or girls from realizing that achievement; and

Third - select the most critical constraints and design project activities to help women overcome them, accordingly.

Practitioners can build out interventions under the agency and context pillars by drawing on global evidence. For example, context interventions in Uganda, Malawi, Kenya, and Rwanda have successfully engaged men and community leaders to abandon harmful or restrictive social norms. Agency interventions in Liberia, Kenya, and Uganda offering agency-based empowerment training or organizing women into self-help groups have increased beneficiaries’ confidence and determination in reaching their goals.
Lessons from the Field

A recent in-depth review of the World Bank’s Social Protection and Jobs (SPJ) portfolio in Africa provides insights on adopting the operational approach to WGE in practice:

Transformational change requires interventions from multiple pillars. Successful projects layer interventions to provide women with resources, strengthen their agency and voice, and, in the context pillar, facilitate positive social norms change.
Projects can promote WGE alongside core sectoral objectives. While projects may, for instance, primarily aim to reduce poverty or improve employment outcomes, they will better reach these goals if WGE interventions are incorporated. Such pairing will be more effective than a women’s empowerment project that is not tethered to a sector-specific outcome.
Projects can incorporate WGE interventions gradually during implementation. While several projects include WGE interventions as part of initial project design, many incorporate transformative interventions after client buy-in and delivery capacity are established. In Ghana, for example, the safety nets project gradually phased in WGE adaptations such as the provision of childcare and temporary latrines at work sites.

Measuring Women & Girls Empowerment Across the Three Pillars

Measurement is critical to understanding what interventions drive progress towards WGE. Yet standardized measurement is challenging since WGE encompasses many dimensions of women’s economic and social lives.

This WGE measurement guide simplifies the process by identifying four proxy measures of the three empowerment pillars:

Input into decisions (agency): The extent to which respondents have input into key household decisions and whether they can make personal decisions.
Self-efficacy (agency): The belief in one’s ability to act effectively towards a goal.
Asset ownership (resources): Whether the respondent has the ability to sell, rent out, or give away durable assets possessed by the household.
Sharing of housework (context): The extent to which the respondent and her spouse/partner share responsibility for the home and childcare.

The guide provides accessible guidance on data collection and analysis.

Published on: 2024-07-22 12:30:04

ASEAN Declarations and Statements on Gender Equality and Women’s Empowerment, Social Welfare and Development, Women’s Rights and Children’s Rights, and Rural Development and Poverty Eradication

for more detail please visit link below:
https://asean.org/book/asean-declarations-and-statements-on-gender-equality-and-womens-empowerment-social-welfare-and-development-womens-rights-and-childrens-rights-and-rural-development-and/

be a great women for better life!

Published on: 2024-07-24 21:19:29

MEDIA PARTNERS